Conference

15 Januari 2018

Opening Ceremony  - 09.00  ( Ruangan -) 

 

 Keynote Speech        - 09.30  ( Ruangan -) 

Topik : Pembaruan Peradilan Indonesia Hari ini

Keynote Speach 

 

 

Diskusi Pleno           - 10.00  ( Ruangan -) 

Topik : Refleksi 18 Tahun Pembaruan Peradilan Indonesia

Narasumber 

 
 
 
Moderator 
 

 

Break                                - 11.30  ( Ruangan -) 

Diskusi Panel         - 13.00 

Topik dan Panel 1: Praktik Yurisprudensi dan Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental  ( Ruangan -) 

Narasumber 

Merupakan salah satu Hakim Agung Karir yang berada di Mahkamah Agung. Dia diangkat menjadi Hakim Agung sejak tahun 2013. Sebelum menjadi Hakim Agung, beliau sempat menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan sejak tahun 2011. Selama menjabat sebagai Hakim Agung, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung. Kemudian sejak tahun 2016 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung.


Adalah professor di Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society (Leiden Law School, Leiden University) dan profesor KITLV (dengan pengangkatan khusus) Hukum dan Masyarakat di Indonesia. Penelitian Adriaan Bedner memiliki fokus pada akses terhadap keadilan, penyelesaian perselisihan dan pengadilan. Adriaan Bedner telah melakukan pekerjaan yang bersifat teoritis dan komparatif mengenai rule of law dan akses terhadap keadilan. Saat ini dia bertanggung jawab atas komponen penelitian dari sebuah proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Mahkamah Agung Belanda.


Merupakan seorang praktisi hukum di Belanda. Pada awal karirnya, Marinus merupakan advokat di Belanda. Kemudian sejak tahun 2001, Marinus berkarir sebagai Hakim. Saat ini, Marinus menjabat sebagai Hakim senior di Pengadilan Banding di Den Hague, Belanda. Marinus, sejak tahun 2003, juga merupakan pengajar dalam pendidikan hakim.


Memulai kuliah di FHUI tahun 1996 namun kemudian memutuskan untuk berhenti pada awal tahun 2002. Ia sempat menjadi Asisten Pengacara Publik di LBH Jakarta pada tahun 2001-2002. Pada tahun 2015 menjadi mentor bagi Criminal Defense Lawyers LBH Jakarta. Saat ini ia juga tergabung sebagai tim pengajar hukum pidana di Sekolah Tinggi Hukum Jentera (IJSL / Indonesia Jentera Law School) dan peneliti hukum pidana di Assegaf Hamzah dan Partners (AHP) sejak pertengahan tahun 2014. Arsil sudah berkontribusi dalam berbagai kegiatan reformasi peradilan seperti cetak biru pembaharuan peradilan, penerapan sistem kamar dan lain-lain.

Moderator

Merupakan lulusan sarjana hukum dan master hukum di Utrecht University, Belanda. Pada saat akhir perkuliahannya di Utrecht, Imam sempat magang selama 3 (bulan) di Van Vollenhoven Institute di Leiden. Setelah menyelesaikan perkuliahannya di Belanda, Imam bergabung dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sebagai peneliti pada tahun 2007. Di PSHK, Imam sering terjun langsung untuk melakukan pembaharuan peradilan di Indonesia, hingga menjadi salah satu anggota Tim Pembaharuan Peradilan di MA. Saat ini, Imam merupakan Associate CILC, yang saat ini salah satu fokusnya adalah reformasi peradilan di Indonesia.

 

Topik dan Panel 2: Kepastian Hukum dan Iklim Berusaha di Indonesia  ( Ruangan -) 

Narasumber 

Merupakan Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelumnya, beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain itu, sejak tahun 2000 - 2008 beliau pernah menjabat sebagai Komisioner dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Beliau merupakan Wakil Ketua dalam Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Perma Gugatan Sederhana.

Merupakan pendiri dan managing partner di law firm Ahmaf Hamzah & Partner (AHP). Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menyelesaikan program Master of Laws di Cornell Law School, New York. Fikri memiliki keahlian di bidang hukum perusahaan, konstruksi, pasar modal, perbankan, keuangan syariah, dan pembiayaan perusahaan. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada isu sosial dengan berkontribusi dalam berdirinya Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera. Pada tahun 2014, ia mendapatkan penghargaan sebagai “Managing Partner of the Year” oleh Asian Legal Business.

Seorang pengajar pada Universitas Santo Thomas di Filipina. Gelar sarjana hukum didapatkan pada Mindanao State University dan Master of Arts Political Science pada De La Salle University Taft Avenue di Filipina. Saat ini, sedang menyelesaikan studi doktor dan sekaligus menjadi peneliti di Universitas Putra Malaysia. Dalam isu reformasi peradilan, Glenda telah menghasilkan penelitian mengenai “Justice for the poor: how adequate are the legal reforms”. Selain itu, ia juga memiliki keahlian dalam komparasi.mengenai Gugatan Sederhana di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sejak tahun 2014. Estu merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saat ini akan segera melanjutkan pendidikan Master di Amerika. Banyak riset yang telah digeluti dan dipimpin oleh Estu khususnya terkait sektor peradilan, salah satunya yaitu penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perma Gugatan Sederhana, serta pemantauan implementasinya di Pengadilan Negeri.

Moderator
 

 

 

Topik dan Panel 3: Efisiensi dan Transparansi Manajemen Perkara di Pengadilan ( Ruangan -) 

Narasumber 

Ariyo Bimmo, SH.
Moderator
 

 

Topik dan Panel 4:     Penerapan Prinsip Peradilan yang Adil dalam Sistem Peradilan Indonesia   ( Ruangan -) 

Narasumber 

Tercatat sebagai Pengajar tetap Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Merupakan seorang akademisi, advokat dan aktivis senior dalam pembaharuan peradilan di Indonesia. Memulai karirnya sebagai seorang advokat di Posbakum Peradin dan LBH Jakarta. Merupakan pendiri Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), yang saat ini menjabat sebagai ketua DPN (Dewan Pimpinan Nasional)

Merupakan hakim agung kamar pidana yang merupakan guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin, Makassar, aktif mengajar pada mata kuliah hukum acara pidana, kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi. Juga merupakan hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sejak 2005.

 

Menjabat sebagai Country Director untuk United Nations Development Programme  (UNDP) Indonesia sejak tahun 2015. Sebelumnya bergabung dengan UNDP China, Vietnam, Ghana, Uzbekisten dan Ukraina. Memperoleh gelar master dengan honour nya dari Institut d’Etudes Politiques de Paris. Gelar sarjana dalam jurusan Southeast Asian studies dari National Institute of Oriental Languages and Civilizations di Paris.

Anggota dari Jaringan Pembela Hukum Media Asia Tenggara (SEA Media Legal Defence Network) dan International Media Lawyers Association (IMLA). Saat ini merupakan peneliti senior serta mengemban jabatan sebagai Bendahara Badan Pengurus di ICJR. Sebelumnya merupakan pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung), juga pernah berkarya di LPSK, AJI, PBHI dan Peradi.

Moderator
 

 

16 Januari 2018 

 Diskusi Panel         - 09.00

Topik dan Panel 5:     Memberantas Perilaku Koruptif di Peradilan  ( Ruangan -) 

Narasumber 

Adalah Wakil Ketua Komisi Yudisial sejak tahun 2016 menggantikan Abbas Said. Ia juga merupakan perempuan pertama yang menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY). Perwakilan dari unsur anggota masyarakat ini tergerak menjadi Anggota KY karena melihat potret buram peradilan di Indonesia yang menampilkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Perempuan kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1964 ini memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Kemudian ia memperoleh gelar LL.M dari University of Nottingham, Inggris pada tahun 1997. Ibu tiga anak ini memulai karier sebagai pengacara di LBH Jakarta-YLBHI pada tahun 1987-1990, kemudian bergabung di Gani Djemat & Partners sejak tahun 1990 hingga tahun 1992. Ia juga pernah menjadi konsultan Legislasi pada tahun 2002–2003 di Sekretariat DPR–RI. Kemudian kariernya lebih banyak dihabiskan untuk upaya perbaikan peradilan di Indonesia.


Pria kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara,16 Juni 1965 ini adalah Wakil Ketua KPK terpilih oleh DPR, dengan masa bakti 2015-2019. Ahli hukum lingkungan asal Universitas Hasanuddin Makassar ini mengawali kariernya sebagai dosen. Selain mengajar, ia juga aktif di lembaga-lembaga anti korupsi dalam bentuk pedidikan dan pelatihan. Selain itu ia juga merupakan anggota aktif dari Akademi Hukum Lingkungan IUCN dan salah satu anggota komite IUCN dalam bidang pengajaran dan pengembangan kapasitas. Bahkan ia merupakan salah satu perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (MA) RI. Konsentrasinya dalam hukum khususnya dalam reformasi peradilan dan pemerintah yang bersih dari korupsi, mengantarkan Laode Muhamad Syarif menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia lolos seleksi dari 500 lebih calon pimpinan KPK yang mendaftar. Setelah mengikuti serangkain test, ia pun bersama empat pimpinan lainnya  lulus menjadi komisioner KPK


Beliau lahir  di Sumenep 11 April 1959 (58 tahun). Ia mengawali karir sebagai hakim pada PN Merauke  di tahun  1987.  Setelah lima tahun bertugas di ujung timur Indonesia,  pada tahun 1992,  Sunarto mendapat alih tugas sebagai hakim  PN Blora, Jawa Tengah.  Tahun 1998,  Ia beralih tugas menjadi hakim PN Pasuruan yang dijalaninya sampai  Januari 2003. Pada  8 Januari 2003, Ia dipromosikan sebagai Wakil Ketua PN Trenggalek, kemudian di akhir tahun 2003, Sunarto diangkat menjadi Ketua PN Trenggalek. Jabatan Ketua PN Trenggalek  diemban sampai turunnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung  yang mengangkatnya sebagai Hakim Tinggi PT Gorontalo. Setahun menjalankan tugas sebagai hakim tinggi PT Gorontalo, Sunarto dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Pengawas pada MA RI. Setelah empat tahun menjabat hakim tinggi pengawas, Ia mendapat promosi sebagai Inspektur Wilayah  II Badan Pengawasan MA pada 25 Mei  2010. Karir Sunarto di Badan Pengawasan MA RI mencapai puncaknya pada  30 September 2013, ketika Ketua MA melantiknya sebagai Kepala Badan Pengawasan MA.   Pada tahun  2015, pria penyandang gelar Doktor dari Unair ini  mengikuti seleksi hakim agung, dan dinyatakan lulus dan telah  dilantik sebagai hakim agung pada  tanggal  22 Juli 2015. Dua tahun berikutnya, suami dari  Sri Anggarwati ini  diangkat sebagai Ketua Kamar Pengawasan  berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2017 dan telah dilantik oleh Ketua MA RI pada 12 April 2017.


Merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia menempuh pendidikannya di jurusan Ilmu Hukum pada tahun 1996, dan lulus pada tahun 2001. Pria ini tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Emerson juga sering membuat kajian tentang korupsi di sektor peradilan. Tak hanya itu, ia juga tercatat aktif menulis di berbagai harian nasional tentang isu-isu penegakan hukum dan korupsi.

Moderator
 

 

Topik dan Panel 6:     Pendidikan Profesi  Hakim   ( Ruangan -)

Narasumber 

Merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia terpilih untuk masa jabatan 2017-2021. Beliau menyelesaikan studi pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (SH) dan dilanjutkan dengan pendidikan Master Hukum (LL.M) dan Doctoral di University of Washington Law School, Seattle USA. Sebelum menjadi Dekan pada tahun 2015 beliau diangkat menjadi guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Adalah Chief Technical Advisor/Project Manager pada UNDP Indonesia Sustain Project sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Sebelumnya, Gilles pernah bekerja sebagai Team Leader EU Justice Partnership Programme di Vietnam (Juli 2010 – Januari 2013), Senior Democracy & Governance Advisor di USAID/Indonesia (Januari 2009 – November 2009), Team Leader EU “Governance in the Indonesian Judiciary” Project (April 2006 –November 2008), Team Leader – EU Project on Promotion of ADR and Commercial Mediation in the Middle East (Januari 2005 – April 2006), Senior Advisor pada Ukraine Judicial Academy TA (Juli 2004 – Desember 2004), dan Deputy Director General & Asia Regional Representative pada IDLO (1984 -2004). Beliau menyelesaikan pendidikannya pada International Law & Development Universite Aix-Marseille III, Diplome de I l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence ,dan Master of Comparative Law, University of Illinois (USA) 1976.

Adalah Senior Course Manager international activities di Studiecentrum Rechtspleging (SSR), yang sebelumnya bekerja dengan University of Amsterdam. SSR merupakan pusat pelatihan bagi hakim dan jaksa di Belanda. Beliau memiliki latar belakang hukum dan telah bekerja dengan SSR lebih dari 10 tahun dalam mengembangkan, menyusun, mengimplementasikan pelatihan baik untuk hakim dan jaksa di SSR.

Merupakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang dilantik pada tanggal 22 Agustus 2017. Zarof Ricar juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum, Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali MA. Zarof Ricar juga membuat buku yang berjudul Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia pada tahun 2013.

 Merupakan peneliti senior di LeIP . Sebelumnya, Tita pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif LeIP (tahun 2008 -2015).   Di LeIP, Dian telah banyak terlibat dalam  program dan penelitian yang bertujuan untuk melakukan pembaruan peradilan di Indonesia, antara lain sebagai  Tim Penulis Konsep Ideal Peradilan (tahun 2010),Tim Penulis Strategi Nasional Akses Keadilan II ( tahun 2013 -2014), Anggota Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung, dan lain-lain. Tita menyelesaikan program sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia program master di School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. Saat ini, Tita tengah menyelesaikan program doktoral di Tillburg University.

Moderator

Merupakan Program Manager pada Judicial Sector Support Program (September 2015 -  sekarang).  Sebelumnya, Sari pernah terlibat antara lain sebagai Judicial Training Consultant pada LeIP  (Desember 2014 –Mei 2015),  Judicial Training Specialist pada Chemonics International (Mei 2011 – Mei 2015), Anti Corruption Knowledge Management Consultant pada UNODC (Mei 2014- November 2014), Project Officer pada National Legal Reform Program (Oktober 2009 – April 2011). Sari menyelesaikan program sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 

Topik dan Panel 7 :     Pengelolaan Pengetahuan Sektor Peradilan ( Ruangan -)

Narasumber 

Saat ini menjabat Kepala Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI. Beliau sebelumnya pengajar ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan aktif dalam beberapa kegiatan di antaranya Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi, Sekretaris I Asosiasi Pengajar HTN-HAN Nasional dan terakhir menjadi salah satu panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015. Pada tahun 2007, Prof Enny menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam kariernya, Prof. Basuki juga dipercaya untuk menjadi anggota Tim Seleksi Akhir Calon Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2013 dan seleksi akhir Calon Hakim Agung di Komisi III DPR RI tahun 2010.

Menjadi peneliti LeIP sejak tahun 2004 sampai saat ini. Sejak tahun 2016, Nur Syarifah merangkap sebagai Program Manager LeIP. Nur Syarifah merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2004, Program Kekhususan Hukum Internasional. Sejak tahun 2008, Nur Syarifah juga menjadi menjadi konsultan independen Program Reformasi Birokrasi pada beberapa Kementrian/Lembaga, antara lain Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementrian Koperasi dan UKM, dan Badan SAR Nasional.

Mulai bergabung dengan Judicial Commission New South Wales pada tahun 1992 dan memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam mengelola program dan perumusan kebijakan yang kompleks baik di sektor pemerintah maupun swasta. Murali Sagi telah memberikan bantuan teknis kepada banyak organisasi diantaranya AusAID, United Nations, Asian Development Bank dan Commonwealth Secretariat, London, proyek pengembangan kapasitas sektor hukum di Indonesia, Tepi Barat dan Gaza, Kamboja, India, Sri Lanka dan Papua Nugini. Murali Sagi adalah seorang insinyur, spesialis komputer, profesional manajemen dan pengacara. Pada tahun 2003, Murali Sagi dinobatkan sebagai "Chief Information Officer - Government" di National IT & T Awards, 2003 dan merupakan Fellow dari Australian Computer Society. Selanjutnya pada tahun 2007, Murali Sagi dianugerahi Medali Pelayanan Publik untuk layanan terbaik di Judicial Commission New South Wales, terutama dalam penyediaan teknologi informasi.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Program Hukum di The Asia Foundation. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Erasmus University Rotterdam ini memiliki 15 tahun pengalaman dalam advokasi publik mengenai akses terhadap keadilan, hak asasi manusia, hukum ekonomi dan bisnis, international development, dan manajemen program. Sebelum bekerja di The Asia Foundation, Doddy Kusadrianto menjadi Programme Officer of Human Rights, Legal, and Justice Sector Reform di UNDP kemudian menjadi Senior Program Manager of Democratic Governance Unit di Australian Aid.

Moderator
 

 

Topik dan Panel 8 :     Akses Terhadap Keadilan bagi Kelompok Rentan ( Ruangan -)

Narasumber 

Santi ikut mendirikan PUSKAPA pada tahun 2009, mengawal pendiriannya di awal 2010, dan turut memimpin PUSKAPA sejak itu. Sebelumnya, ia bekerja dengan UNICEF Indonesia selama lebih dari enam tahun, baik di program kedaruratan maupun pembangunan. Santi adalah asisten dosen dan peneliti di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia pada kurun 1999-2005. Untuk beberapa saat ia pun pernah membantu PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) mengembangkan pusat bantuan hukum pertama mereka. Didorong oleh keinginannya menjawab pertanyaan “bagaimana membuat sistem bekerja untuk memperbaiki akses anak-anak pada kesehatan, pendidikan, keadilan, dan perlindungan”, ia bekerja dengan dan belajar dari pemerintah, pengadilan, parlemen, mitra pembangunan, dan lembaga-lembaga masyarakat sipil. Kerjanya berfokus pada identitas hukum yang memfasilitasi akses masyarakat pada pelayanan dasar, keadilan, dan kesempatan ekonomi; pada fungsi statistik hayati dalam mendasari kebijakan publik; dan dalam menempatkan isu kesejahteraan anak di dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Saat ini Santi sedang menyelesaikan gelar doktor dalam bidang kesehatan masyarakat di Columbia University seraya menjabat sebagai Direktur PUSKAPA.

Nani memulai advokasi untuk perempuan kepala keluarga pada tahun 2001, ketika bekerja bersama Komnas Perempuan untuk pendokumentasian dan pemberdayaan janda di wilayah konfilk. Perjuangannya melakukan pemberdayaan dan melawan diskriminasi terhadap perempuan kepala keluarga dilakukan hingga kini melalui organisasi yang ia bangun, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka). Pekka turut bekerja untuk akses terhadap keadilan bagi perempuan dan masyarakat miskin. Berbagai penghargaan telah didapatkan atas kontribusinya terhadap perubahan, antara lain Menjadi Fellow ASHOKA 2007, mendapatkan penghargaan Nasional Saparinah Sadli tahun 2010, Penghargaan Internasional untuk Kepemimpinan di Asia Pasific “Lotus Leaderships Award” dari The Asia Foundation and Lotus Circle tahun 2014, Global Fairness Award 2014 di Amerika Serikat, Lencana Bakti Kesra Utama Menteri Koordinator Bidang Kesejateraan Rakyat, Republik Indonesia 2014, Kick Andy Hero tahun 2015 dan beberapa penghargaan Nasional lainnya .

Sebelum menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Lampung, Dewi telah menjabat berbagai posisi antara lain Waka PN Bale Bandung, Waka PN Stabat (Langkat Sumatera Utara), Ketua PN Stabat, Waka PN Cibinong dan Ketua PN Cibinong. Dewi telah bekerja untuk perempuan dan anak di pengadilan indonesia dengan perannya sebagai Wakil Ketua Pokja PP dan PA pada Kementerian PP dan PA, anggota Pokja Pengkajian Hukum Perempuan dan Anak MA, anggota Pokja PP dan PA untuk Pengarusutamaan Gender, anggota Pokja Penanganan Korban Human Trafficking di Mabes Polri, Pokja Mediasi di MA, trainer di IICT, anggota Pusat Mediasi Nasional, serta dosen di beberapa fakultas hukum. Atas kinerjanya untuk perempuan dan anak, Dewi menerima penghargaan dari Presiden APMF Dale Bagshaw untuk mempromosikan mediasi pengadilan bagi perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

Purwanti yang akrab disapa Ipung bekerja langsung dengan perempuan difabel di pengadilan. Ipung bersama SIGAB menyediakan advokasi, melakukan pemberdayaan, dan mendukung korban yang melalui peradilan. Dalam mendukung kelompok difabel, Ipung memegang berbagai peran, antara lain: organizer komunitas difabel, trainer disabilitas, trainer CBR, trainer Advokasi, trainer pemberdayaan masyarakat dan paralegal untuk kasus disabilitas berhadapan dengan hukum. Saat ini, Ipung bekerja di Lembaga SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) sebagai manager program. Ipung bersama SIGAB turut membangun Aliansi Advokasi untuk UU Disabilitas yang hingga kini bekerja untuk menyediakan payung hukum demi melindungi dan memberdayakan kelompok difabel di Indonesia.

Moderator
 

 

Closing Ceremony  - 13.00  ( Ruangan -) 

Top