Scroll For Details

Measuring The Impact Of Legal Reform To The Judicial Services Quality

15-16 Januari 2018

Sejauh apakah perkembangan hukum
Indonesia hari ini?

Beranjak dari pertanyaan tersebut, Indonesia Judicial Reform Forum mengajak anda untuk berefleksi tentang pembaruan peradilan Indonesia. IJRF berisi rangkaian forum diskusi sebagai wadah aspirasi anda demi Peradilan Indonesia yang Ideal.

15 Januari 2018

Opening Ceremony

Keynote Speech
Pembaruan peradilan Indonesia Hari ini

Diskusi Pleno
Refleksi 18 Tahun Pembaruan Peradilan Indonesia

Baca Lebih Lanjut

Break

Diskusi Panel
“Asas Preseden dalam Hukum Civil Law”

Baca Lebih Lanjut

Diskusi Panel
“Kepastian Hukum dan Iklim Berusaha di Indonesia”

Baca Lebih Lanjut

Diskusi Panel
“Efisiensi dan Transparansi Manajemen Perkara di Pengadilan”

Baca Lebih Lanjut

Diskusi Panel
“Penerapan Prinsip Fair Trial dan Restorative Justice”

Baca Lebih Lanjut

16 Januari 2018

Diskusi Panel
“Pendidikan Profesi pengadilan”

Baca Lebih Lanjut

Diskusi Panel
“Pengelolaan Pengetahuan Sektor Peradilan”

Baca Lebih Lanjut

Diskusi Panel
“Memberantas Perilaku Koruptif dalam Proses Peradilan”

Baca Lebih Lanjut

Diskusi Panel
“Access to Justice bagi kaum Rentan”

Baca Lebih Lanjut

Closing Ceremony

Tanggal Pelaksanaan IJRF

Call For Paper

Kami mengundang anda untuk ikut berkontribusi dalam pembaruan peradilan Indonesia melalui tulisan ilmiah tentang ide anda tentang Reformasi Peradilan yang dicita-citakan.
Terdapat 8 topik yang menjadi batasan dalam Call for Paper IJRF.
Tulisan terbaik dalam masing-masing topik Call for Paper dibukukan dalam Prosiding IJRF dan rekan jurnal hukum IJRF*.
(Jurnal hukum yang dimaksud masih dalam tahap konformasi)

Praktik Yurisprudensi dan Kepastian Hukum dalam Sistem Civil Law

Kepastian hukum adalah salah instrumen utama untuk mencapai ketertiban dan keamanan yang diharapkan masyarakat. Untuk dapat memenuhi mandatnya menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menjalankan fungsinya dalam menerapkan dan menegakkan hukum, pengadilan harus mampu membangun kepastian hukum yang ditunjukkan melalui konsistensi putusan. Upaya membentuk kepastian hukum dianggap sangat erat kaitannya dengan penerapan asas preseden, di mana hakim-hakim yang mengadili suatu perkara di kemudian hari akan merujuk pada pendapat hakim atas perkara serupa di kasus terdahulu.

Kepastian Hukum dan Iklim Berusaha di Indonesia

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk membentuk situasi yang kondusif dalam dunia usaha. Kejelasan perangkat hukum serta mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang berasal dari perjanjian usaha merupakan 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan pokok seorang pengusaha sebelum menanamkan investasinya, selain mempertimbangkan potensi pasar. Aspek penegakkan kontrak (enforcing contracts) menjadi salah satu aspek yang dinilai oleh World Bank dalam mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara dalam indeks yang disebut Ease of Doing Business (EDB), di mana Indonesia hanya menduduki peringkat ke-166 dari 190 negara. Selain aspek enforcing contracts, aspek lain yang berkaitan dengan fungsi pengadilan dan dinilai dalam EDB adalah aspek penyelesaian kepailitan (resolving insolvency), di mana posisi Indonesia turun 2 peringkat dari tahun 2015, menjadi peringkat ke-76 dari sebelumnya di peringkat ke-74. Peringkat dan penilaian yang diberikan dalam EDB tersebut, sesungguhnya hanya salah satu indikator yang menunjukkan bahwa masih pengadilan belum dapat menjalankannya fungsinya secara efektif, dalam hal ini penegakan hukum perdata.

Efisiensi dan Transparansi Manajemen Perkara di Pengadilan

Model manajemen perkara yang diterapkan pengadilan akan sangat berpengaruh terhadap upaya memberantas korupsi di pengadilan. Diskusi penerapan manajemen perkara di pengadilan menjadi relevan tidak hanya untuk memperlihatkan upaya-upaya yang telah dilakukan MA dalam mewujudkan transparansi dan efisiensi dalam proses bisnis utamanya, yaitu penanganan perkara, namun juga permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan.

Penerapan Prinsip Peradilan yang Adil dalam Sistem Peradilan Indonesia

Penerapan prinsip fair trial adalah aspek terpenting untuk memastikan bahwa kualitas keluaran pengadilan, baik dalam proses persidangan dan penjatuhan putusan sedekat mungkin mendekati nilai-nilai keadilan, dan tanpa fair trial, proses peradilan dapat diragukan kebenarannya. Pada ranah hukum pidana, prinsip fair trial dituntut untuk diterapkan bukan hanya dalam proses persidangan atau pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim, namun juga harus diterapkan sejak proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa penuntut umum (JPU). Hingga saat ini, penerapan prinisip fair trial dalam proses peradilan di Indonesia masih bermasalah. Berbagai tindak kekerasan dalam proses peradilan menunjukkan penerapan prinsip fair trial masih jauh panggang dari api. Posisi pengadilan dalam menerapkan prinsip fair trial tergolong lebih istimewa dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya, di mana hakim bukan hanya dituntut untuk menerapkan prinsip tersebut melainkan juga dapat mengoreksi proses peradilan yang diketahuinya melanggar prinsip-prinsip peradilan yang adil yang mungkin dilakukan oleh polisi atau JPU. Oleh karena itu, sangat penting dan strategis mendorong pengadilan untuk terlebih dahulu menjalankan kedua peran itu dengan efektif dan pada gilirannya dapat mendorong dan memaksa lembaga penegak hukum lainnya mentaati prinsip-prinsip fair trial dalam menjalankan kewenangannya.

Memberantas Perilaku Koruptif Dalam Proses Peradilan

Meningkatnya kinerja lembaga pengadilan yang ditunjukkan melalui produktivitas penanganan perkara sayangnya belum diimbangi dengan hilangnya praktik korupsi dalam proses peradilan. 5 (lima) dari 16 (enam belas) kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2016 yang dilakukan aparat peradilan mengindikasikan adanya permasalahan mendasar yang belum tersentuh oleh perubahan sistem yang telah dilakukan untuk memberantas korupsi di peradilan. Padahal, perubahan yang dilakukan untuk memberantas korupsi sesungguhnya sudah cukup banyak dilakukan sejak dimulainya pembaruan peradilan pada 18 tahun lalu, dimulai dari perubahan legislasi; pembentukan lembaga pengawas eksternal, hingga penguatan fungsi pengawasan internal di MA.

Pendidikan Profesi Pengadilan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peradilan sangat mempengaruhi hasil proses peradilan. Untuk meningkatkan kapasitas keahlian dan pengetahuan aparatur pengadilan, setelah diterapkannya sistem satu atap, MA dengan struktur organisasi yang baru telah memiliki 2 (dua) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), yaitu Pusdiklat Teknis Yudisial dan Pudiklat Manajemen Kepemimpinan yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. (Balitbang Diklat Kumdil MA). Saat ini, ada sekitar 31.406 aparatur pengadilan yang pengelolaan kepegawaiannya berada di bawah tanggung jawab MA . Dengan kata lain, sejumlah itu pula beban kerja penyelenggaraan pendidikan profesi yang harus dilaksanakan MA. Sebagai lembaga yang baru terbentuk, beban kerja tersebut dapat dikatakan cukup besar bagi kedua Pusdiklat MA. Untuk itu, menjadi penting untuk mengevaluasi kapasitas penyelenggaraan diklat profesi oleh pusdiklat-pusdiklat di MA.

Pengelolaan Pengetahuan Sektor Peradilan

Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2001 menyebutkan kualitas dan konsistensi putusan sebagai salah satu masalah utama lembaga pengadilan (Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya). Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh MA, antara lain dengan menerbitkan himpunan putusan pengadilan (yurisprudensi); menyusun putusan penting (landmark decisions); hingga menerapkan sistem kamar. Meski demikian, upaya yang telah dilakukan tersebut masih jauh dari cukup. Sebagai pengadil, Hakim membutuhkan pengetahuan yang mumpuni terkait dengan hukum dan perkara yang diperiksanya, sebelum kemudian menjatuhkan putusan secara bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan konsistensi putusan tidak dapat hanya digantungkan pada lembaga pengadilan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana hukum dibuat oleh legislatif dan eksekutif; bagaimana hukum diterapkan oleh Hakim melalui putusan pengadilan; dan bagaimana perkembangan hukum direspon oleh masing-masing cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Manajemen pengetahuan di sektor peradilan turut berpengaruh pada kepastian penegakan hukum dan perkembangan hukum di suatu negara. Melalui manajemen pengetahuan, setiap organisasi didorong menjadi organisasi pembelajar. Di beberapa negara manajemen pengetahuan (knowledge management) di sektor peradilan dikerjakan secara serius oleh masing-masing lembaga penegak hukum dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Sayangnya, kondisi di Indonesia belum demikian adanya. Pengetahuan di sektor peradilan di Indonesia tersebar pada individu-individu dan organisasi terkait dalam berbagai bentuk. Pengetahuan tersebut tidak hanya belum diintegrasikan, melainkan juga belum dikelola dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memudahkan penegak hukum tersebut melaksanakan tugasnya untuk penegakan hukum dan perkembangan hukum yang lebih baik.

Akses Untuk Keadilan Bagi Kelompok Rentan

Fakir miskin, perempuan, anak, dan difabel merupakan kelompok masyarakat rentan yang berpotensi besar diperlakukan tidak adil ketika berhadapan dengan hukum, baik dalam proses pidana maupun perdata. Oleh sebab itu, lembaga peradilan sebagai bagian dari institusi negara wajib memberikan jaminan yang optimal bagi mereka untuk memperoleh perlindungan hukum dalam mengakses sistem peradilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sejak tahun 2010 MA terus berupaya untuk menguatkan akses keadilan bagi kelompok rentan melalui pembentukan kebijakan dan prosedur hukum yang lebih sensitif dan responsif terhadap hak-hak mereka. Beberapa diantaranya adalah: (i) penyempurnaan ketentuan pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2014; (ii) pelaksanaan sidang keliling dan sidang di tempat (zitting plaatz) sebagai upaya mendekatkan akses masyarakat terhadap peradilan; (iii) penyelesaian perkara pidana berbasis restorative justice bagi perkara pidana anak, yang diatur melalui Perma No. 4 Tahun 2014; dan (iv) penetapan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Terlepas dari berbagai perubahan yang berhasil dilakukan, MA sebenarnya masih memiliki beberapa pekerjaan rumah dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan. Pertama, MA perlu menegaskan dalam kebijakannya bahwa pemberian bantuan hukum tidak terbatas pada masyarakat miskin tetapi juga bagi anak, perempuan, dan difabel. Kedua, sejalan dengan lahirnya UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, MA perlu menyikapinya dengan menyusun peraturan internal yang mengakomodasi kebutuhan difabel dalam mengakses layanan di pengadilan. Misalnya, memastikan fasilitas pada gedung pengadilan ramah bagi difabel, termasuk juga pedoman mengadili perkara difabel yang berhadapan dengan hukum. Ketiga, hal lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas bagi personil pengadilan yang bertujuan untuk memberikan mereka pemahaman dan perspektif pentingnya perlindungan dan ketersediaan akses bagi kelompok rentan.

 

DAFTAR
Pemenang

Rp. 3,5 Juta bagi paper terpilih untuk setiap topic

Berita dan Artikel

08 Agustus 2017

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry....


Hubungi Kami

  • Alamat :
    Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
    Alamat : Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor Unit G 17,
    Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Kuningan, Jakarta Selatan, 12980
  • Telepon :021 83791616
  • Email :office@leip.or.id

Dilaksanakan Oleh

 

Didukung Oleh

 

Bekerjasama dengan

Top